Download E-book : Seri Buku Saku UU Desa

No Comments
download_buku
Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 N Tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing.

Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran  telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government).

Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis akibat kuatnya cara pandang lama tentang desa di kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan bahwa desa semata direpresentasikan oleh kepala desa (Kades) dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang “menjadi subjek” yang sebenarnya telah terbuka luas.
Sebagai upaya untuk mendukung desa sebagai subjek, itulah alasan buku ini hadir. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pegiat dan elemen di desa. Buku ini salah satu sekuel dari rangkaian buku yang disusun oleh Tim Infest Yogyakarta. Serial Buku Saku UU Desa terdiri dari: Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa, Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Terima kasih kami sampaikan kepada tim penulis yang telah menyelesaikan penulisan buku ini.  Untuk Desa dan Indonesia, pengetahuan ini kami persembahkan. 
back to top